1. Identitas pelapor

2. Identitas terlapor

3. Bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan

4. Uraian materi yang diadukan, meliputi hal-hal sebagai berikut : 

   • pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim;

   • pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan;

   • penyalahgunaan wewenang/jabatan;

   • pelanggaran sumpah jabatan;

   • pelanggaran  Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur  Sipil Negara;

   • pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;

   • pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;

   • perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh aparat lembaga peradilan, atau sebagai anggota masyarakat;

   • pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;

   • mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif; dan

   • pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

5. Pengaduan tidak layak ditindaklanjuti apabila :

   • pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak disertai data yang memadai;

   • pengaduan yang memuat unsur pidana akan disarankan melanjutkan ke Kepolisian/Kejaksaan;

   • materi pengaduan menyangkut substansi isi putusan/penetapan Pengadilan, akan disarankan menempuh upaya hukum;

   • pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, disarankan disampaikan kepada instansi yang berwenang;

   • pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.; dan

   • keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

1. Pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima wajib diteruskan kepada Badan Pengawasan.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan delegasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo harus disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesainya pemeriksaan melalui aplikasi SIWAS MA-RI. Dengan mencantumkan :

   • Berita Acara Pemeriksaan;

   • Surat Tugas;

   • Surat panggilan;

   • Disposisi-disposisi; dan

   • Dokumen-dokumen hasil pemeriksaan;

Tidak ada biaya/tarif 

Tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai permasalahan yang diadukan. 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Jl. Tinaloga No. 5 Kota Gorontalo

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

• PTSP PTA Gorontalo Jl. Tinaloga No.5 Kota Gorontalo

• PTSP Online : www.pelayanan.pta-gorontalo.go.id

• Telepon: (0435) 8591389 / 08114333391

• email : pengaduan@pta-gorontalo.go.id 

• SMS : 08114333391

• Whatsapp : 08114333391

• Telegram : 08114333391

• kanal pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan nomor whatsapp : 081212367307

• kanal pengaduan SP4N-LAPOR! : https://www.lapor.go.id

• kanal pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : https://siwas.mahkamahagung.go.id 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. 

1. Aplikasi Siwas

2. Komputer/laptop;

3. Printer;

4. Jaringan internet;

5. Mesin fotocopy/mesin scan.

1. Memiliki kemampuan dan keterampilan  khusus dalam penanganan pengaduan;

2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. 

Jumlah pelaksana terdiri dari:

1. Tim Pemeriksa minimal 3 orang

2. Petugas meja pengaduan minimal 1 orang

Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan . 

Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya. 

Evaluasi dilakukan oleh Pimpinan.