STANDAR PELAYANAN

Pengguna layanan mengirimkan surat permohonan izin belajar S1, S2, dan S3 dengan ketentuan:

1. Jarak lokasi perkuliahan dengan tempat bekerja maksimum 50 KM,

2. Perkuliahan tidak melanggar norma dan kaidah akademik yang kualitas penyelenggaraannya dan kelulusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Berstatus PNS.

4. Perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan.

Untuk izin belajar yang menjadi kewenangan PTA Gorontalo jangka waktu penerbitan SK 3 hari kerja. Sedangkan untuk yang bukan kewenangan PTA Gorontalo, disesuaikan dengan waktu penerbitan dari Dirjen Badilag/Mahkamah Agung. 

Tidak ada biaya/tarif 

SK Izin Belajar

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Jl. Tinaloga No. 5 Kota Gorontalo

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

• PTSP PTA Gorontalo Jl. Tinaloga No.5 Kota Gorontalo

• PTSP Online : www.pelayanan.pta-gorontalo.go.id

• Telepon: (0435) 8591389 / 08114333391

• email : pengaduan@pta-gorontalo.go.id 

• SMS : 08114333391

• Whatsapp : 08114333391

• Telegram : 08114333391

• kanal pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan nomor whatsapp : 081212367307

• kanal pengaduan SP4N-LAPOR! : https://www.lapor.go.id

• kanal pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : https://siwas.mahkamahagung.go.id 

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihal Ketentuan Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

1. Komputer/laptop;

2. Printer;

3. Jaringan internet;

4. Mesin fotocopy/mesin scan.

SDM yang kompeten mengelola pemberian izin belajar 

Dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

Maksimal 4 orang.

Kecepatan waktu penerbitan SK Izin Belajar dan pengusulan ke Mahkamah Agung.

Keabsahan Izin Belajar yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan oleh Pimpinan.